https/:www.bmns.com.

Jakarta-  DEMOKRASI PILKADA TELUK BINTUNI DI KEBIRI OLEH KPUD DAN BAWASLU.Tahapan pelaksanaan PILKADA Teluk Bintuni tahun 2020 sarat dengan muatan pelanggaran yang sistematis terstruktur dan masif (TSM).keterlibatan penyelenggara KPUD & BAWASLU Teluk Bintuni secara terang benderang terlibat secara aktif berpihak kepada Paslon petahana nomor urut 02 Ir.PETRUS KASIHIW.MT.& MATRET KOKOP SH. Hal ini terlihat pada sejumlah pelanggaran yang tidak di gubris secara baik oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Teluk Bintuni.kong kalikong antara Ketua BAWASLU Dan Ketua KPUD Teluk Bintuni untuk memuluskan jalanya tahapan PILKADA sesuai jadwal. Keduanya tak mau hadir dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat KPUD Teluk Bintuni.Yang anehnya lagi Ketua BAWASLU tak hadir pada rapat internal guna mengeluarkan rekomendasi PSU di 2 TPS yaitu TPS 01 Kampung Hus & TPS 01 kampung SIR Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni. walau demikian Rekomendasi di kelua

Bmns,com Jakarta- Pernyataan ketua KPU dan ketua DPRD kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, tidak mendasar menurut hukum. Teran Feri korain ,Menagapi stetmen yang di sampaikan oleh ketua KPU dan Ketua DPRD kabupaten Teluk Bintuni, kepada JURNAL PAPUA, Menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak punya  kewenangan untuk membatalkan keputusan MK. Tekan Feri korain, Jurkam Tim AYO, kepada Bmns, Com , 26 April 2021 di Jakarta, Bahwa hati-hati menyampaikan stetmen di media, sebab sengketa Pilkada Teluk Bintuni  Tahun 2020 belum tuntas atau selesai. Sebab ketua KPU kabupaten Teluk Bintuni adalah  untuk semua kandidat pasangan nomor urut 1 dan 2, Dan  juga bekerja di Lembaga Independen atau lembaga yang  netral antara  kedua kandidat  pasangan Nomor urut 1 (AYO) dan pasangan  nomor urut  (PMk2). Tekan Feri korain , kepada Bmns.com di Jakarta, bahwa ketua DPRD kabupaten Teluk Bintuni, juga hati-hati dalam menyampaikan stetmen di media,, karena  sengketa Pilkada Teluk Bintuni

Hak Masyarakat adat (HMA)  suku sebyar tidak di Akui ole Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah provinsi Papua Barat Serta pemerintah pusat. Dengan hal itu perlu di perhatikan oleh pemerintah terhadap Masyarakat Papua Asli 7 suku dari suku sebyar dan juga  hak  Masyarakat Sebyar segera bayarkan hak Ulayat. Dan hak hak Ulayat Masyarakat suku sebyar sampai saat ini belum terbayarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah provinsi Papua Barat serta Pemerintah Pusat. Para Investor yang dapat beroperasi di wilayah Papua, Secara Khusus di Papua Barat, harus menghargai hak dan mengakui hak Orang di Papua dan Pemerintah pusat  jangan mengagap orang Papua ketertinggalan. Kerena  orang  papua Asli tidak di bina untuk Sukses dan mendapatkan hak secara baik. Tetapi hak orang Papua Asli di ambil secara diam dan tidak atur  dengan baik. Investor Harus memiliki suatu konsep yang baik dari awal   kesepakatan lewat (MOU) dengan masyarakat pemilik Ulayat dan pemerintah daerah

  Ports-Inmesmos pada tanggal 20April 2021, di terima via seluler oleh Kaka terkasih Emanuel Sasior ( Emas) pada tanggal 20 April 2021 pukul 21:45 WIB kepada Bmns.con di Jakarta.   Emanuel Sasior ( Emas) Melaporkan diri bahwa, lagi persiapan berkas untuk menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala kampung atau desa Inofina lagi satu atau dua hari mendatang. Lewat honor-homor, nya bahwa dirinya siap untuk maju calonkan diri bursa calon kepala kampung atau Desa  Inofina pada Tahun 2020-2026, bahwa soal menang dan kalah bukan suatu ukuran bagi dirinya. Ketawa kakanda Emanuel Sasior , Tidak dapat sebagai kepala kampung Inofina Distrik Moskona Utara, juga dirinya masih punya SK Kampung cadangan yang di siapkan oleh Pemerintah lain. Terbaru kakanda Emanuel Sasior ( Emas) atas  kata-kata   dirinya yang begitu mengabdi demi orang tua semua dari beberapa dusun seperti dusun  Aisasior, Inofina , Mosror dan Mesyem. sehingga Nasip dirinya sebagai pemuda  kampung Inofina hingga sekar

Inofina -Memorial Pemerintah Distrik Moskona utara jauh.   Aksesibilitas  Pemerintahan di suatu daerah, Menjadi tolak ukur dari Pemerintah dan  antara  batas -batas Pemerintah dan pemerintah.  Moskona utara jauh sebagai daerah Sona terlepas, Yang perlu untuk di Perhatikan oleh Pemerintah Daerah dan Distrik. Terjadi kesan untuk kita semua sebagai Pemilik Wilayah Pemerintahan yang  berjalan -+ 3 Tahun Post Pemerintahan. Namun terjadi gejolak di saat Pesta Domokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun 2020 ,terjadi bias antara Pendukung kandidat Nomor urut 1 dan nomor urut 2, sehinga tercerai belai antara Penduduk yang ada di Distrik Moskona utara jauh. Sebagian Penduduk Distrik Moskona Utara jauh akan  meninggalkan  Distrik Moskona utara jauh, kendatinya masuk bergabung dengan Pemerintahan Distrik  yang  lain,dalam hal ini Distrik baru  yaitu Distrik Ayosami Kabupaten Mayeberat. Hal ini bukan sebagai ambisius  dan kepentingan Keperibadi Saya ,teta

Teluk Bintuni- Terkait dengan Ketepatan Daerah Tertinggal dari Pemerintah pusat , dalam hal ini Persiden Republik Indonesia ,Ir.joko Widodo , Bahwa terdapat 62 Darah yang tertinggal dengan Pembangunan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. Di Provinsi  Papua Barat terdapat 8 Daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dari daftar yang di muat Berita CNBC.Indonesia   di mana terdapat 62 Kabupaten/kota sebagai daerah tertinggal  Dengan pembangunan, Pelayaan publik dan tidak sukses dalam melayani masyarakat guna mendapatkan  kesejahteraan  yang adil dan terpenuhi. Di Papua Barat terdapat No  33-40 adalah Kabupaten/kota di provinsi Papua Barat terdapat  ada sekitar 8 Daerah Yaitu,  33. Kabupaten Teluk Wondama 34. Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni 35. Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan 36. Kabupaten Sorong 37. Kabupaten Tambrauw 38. Kabupaten Maybrat 39. Kabupaten Manokwari Selatan 40. Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten dan kota yang masuk sebagai daerah te

Inofina- Tangapan terhadap Bantuan Tangan Kasih Pemerintah provinsi Papua Barat, Kepada Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan data yang selama  ini di rekap oleh Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni, adalah data lama, yang di rekap kembali oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik yang di Rekap kembali oleh staf di Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni, sehinga sejumlah nama-nama penerima manfaat  tidak jelas dan tidak di akomudir dengan baik. Pemuda Jalanan asal Moskona utara jauh, Ruben C.Frasa ,Kepada BMNS.com ,dan Merekomendasikan kepada Yth.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni dan Jajaran nya, agar Memberikan tugas kepada distrik Masing-masing ,Guna melakukan Pemutakhiran data -data Masyarakat  Penerima Bansos di kampung-kampung ,Sehinga data yang di rekap harus  jelas dan sesuai dengan orang,-orang yang menerima Bantuan bansos di maksud.  Karena data yang kami temukan ,banyak kesalahan Nama,Tangal lahir,Nik dan KK, sehingga,

Judul: Desa Korban Desa 2.    Kata pengantar 3.    Abstrak 4.    Daftar Isi 5.    Pendahuluan a.    Latar belakang masalah b.    Perumusan masalah c.     Tujuan dan Manfaat d.    Metode penelitian 6.    Tinjauan pustaka 7.    Hasil dan pembahasan 8.    Penutup a.    Simpulan b.    Saran 9.    Daftar pustaka Dan.. selesai..........., semoga bermanfaat!!

Papua Barat- UU Otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2001,di berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kepada provinsi Papua: Dengan adanya kehadiran UU Otonomi khusus Papua tersebut, Rakyat Papua sejak Tahun 2001-2021, belum mendapatkan manfaat dari Otsus Papua yang di berikan oleh Pemerintah Indonesia. Rakyat Papua  dari 1961 ,1969,1999,2001 sampai tahun 2021, Rakyat Papua semua ada di Pedesaan ,bukan ada di daerah Perkotaan,  Kabupaten atau kota supaya Pemerintah Daerah fokus Dana Otsus Papua peke bangun di pusat kota. Tuntutan Rakyat Papua di pedesaan kepada Gubernur, Bupati, walikota harus mempertanggung jawab atas omong kosong  mereka di hadapan Rakyat Papua. 1. Dana Otsus Papua sebenar nya ,titip  di     Dinas mana? 2.Kantor Otonomi di  khususkan untuk       mengatur dan menata Nama -nama      Rakyat Papua Asli? 3.berapa besar Anggaran Dana Otsus     Papua yang di kucurkan untuk orang      Papua Asli!? 4.Hitung Dana Otsus Per Kepala untuk      orang Papua Asli berapa be

Bmns.Com. Aisa,Aifat Timur- , Pelayaan Paskah dari 3 Stasi Yaitu Stasi St Paulus Aisa, Stasi St Stefanus Ainesra dan Stasi St Yohanes Rasul Inofina dan 1 lingkungan Santo Timotius Franewey Paroki St Andreas Ayata Keuskupan Manokwari-sorong yang berpusat di Gereja Katolik Stasi St Paulus Aisa, Distrik Aifat Timur Kabupaten Mayberat. Dimana Menutup paskah bersama umat di Stasi St Paulus Aisa, dengan kegembiraan oleh seluruh Umat katolik di Gereja Katolik Stasi St Paulus Aisa yang begitu, Umat dari beberapa bahasa daerah yang datang ikut hari Raya Paskah bersama di Aisa Distrik Aifat Timur , Kabupaten Mayberat, Provinsi Papua Barat,  Di Hari Raya Paskah kedua umat Katolik Stasi st.paulus Aisa ,Stasi St.Stefanus AINESRA,Stasi St.Yohanes Rasul Inofina serta Lingkungan St.Timotius Framnewai mengungkapkan,merealisasikan kegembiraan IMAN-nya atas Perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit,nyata,hadir dalam diri umat Katolik itu masing-Masing dalam perayaan misa Inkultitasi

Bmnes.com, Bintuni- Tapal Batas Bintuni-Mayerat akan terjadi Tarik menarik antara Tua-Tua Adat atas Wilayah tapal batas Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Mayberat, Sehingga  ketakutan bisa terjadi konflik antara Masyarakat adat di wilayah tapal batas. Titik Pada peta Tapal batas di bawah ini Terkait  peta Tapal batas yang di bahas antara kedua utusan Pemda kabupaten Teluk Bintuni dan Pemda Kabupaten Mayberat bersama Medangri di Jakarta, tidak melibatkan Masyarakat yang ada di wilayah tapal batas,antara kedua Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Mayberat. Terang Masyarakat adat kepada Bmns.com di Bintuni, seharusnya ada utusan dari Masyarakat dari wilayah Tapal batas untuk sama-sama  ikut pembahasan bersama Mendagri di Jakarta. Terang Masyarakat adat di wilayah perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Mayberat , Yunus Aisnak , Kenapa Pemerintah Kabupaten Mayberat berangkat ke Jakarta bahas sendiri bersama menteri dalam negeri (Mendagri) secara diam -diam di Jak

Igear ( kanguru) Hitam di Wilayah Gunung perbatasan  suku Moskona dan suku Ireses, yang bisa di temukan Igear (Kanguru Hitam) tinggal 

Bintuni, 02 Maret 2021 Bmns.com : Musrembang Membawa  Kesang Pembohong kepada  Masyarakat Distrik Moskona utara dan Moskona Utara jauh, Ujar ketua DPR alias (Baperkam) Kampung Pemekaran, kampung  Mosror , Ruben  C Frasa  bahwa , setiap Tahun di adakan Kegiatan Musrembang  kampung , Dan Distrik ,secara khusus Distrik Moskona utara dan Moskona Utara jauh, hanya sebagai mainan saja, Bukan Musrembang yang membawa hasil positif dan perubahan  kepada Masyarakat di 7 Kampung   yang ada Distrik Moskona utara dan 3 kampung yang ada di Distrik Moskona Utara jauh.  Masyarakat  Marasa bahwa Musrembang  kampung dan Musrenbang Distrik, Sebagai objek Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ,bukan benar-benar di rencanakan berdasarkan kebutuhan dan keadaan yang ada di kampung maupun Distrik. Terang Ruben Frasa , bahwa , kepala Badan perencanaan dan pembangunan Daerah tidak rasa peduli atau pentingkan terhadap  program yang sudah di Naikan oleh kepala kampung  setaip Tahun dari Tahun 2015-2020 b